nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri, mengungkapkan selama ini warga mendapatkan informasi menjadi TKI dari calo-calo yang banyak beredar di Desa. Ia berharap, kedepannya Pemerintah Desa bisa memberi info tentang tata cara jadi TKI sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Perlindungan TKI harus dilakukan sejak pra hingga pulang. Lebih dari itu, TKI harus dapat pelayanan yang aman, cepat, mudah dan murah. 

• Eksekusi Tuti, MPR RI Sayangkan Arab Saudi Tak Patuhi Konvensi Wina
• Pemerintah Dorong Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Sekolahkan Anak-anaknya
• Kemnaker Dirikan Layanan Terpadu Satu Atap bagi Pekerja Migran di Brebes
• Kemnaker Kembali Gerebek Upaya Pengiriman TKI Ilegal ke Timur Tengah
• Bekerja Di Luar Negeri Beresiko tapi Memberi Peluang dan Manfaat bagi TKI

"Program Desmigratif ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah untuk memperbaiki nasib dan perlindungan kepada warga yang mau jadi TKI," kata Menaker saat memberikan sambutan pada peresmian Program Desmigratif di Balai Desa Kuripan, Wonosobo, Jum’at, (30/12). 

Menteri Hanif menjelaskan, ada empat konten kegiatan utama dari Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) ini, antara Lain; 1. Membangun Pusat Layanan Migrasi di Balai Desa agar orang yang mau menjadi TKI mendapatkan pelayanan dari Pemda. 2. Kegiatan Usaha Produktif, kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pasangan TKI agar memiliki keterampilan. 3. Community Parenting, dengan kegiatan ini anak-anak TKI diasuh oleh masyarakat dalam suatu Pusat Belajar-Mengajar. Dan yang terakhir, 4. Penguatan Usaha Produktif untuk jangka panjang dalam bentuk Koperasi Usaha. 

Seusai memberikan sambutan Menaker langsung meninjau Pusat Informasi Pekerja Migran di Balai Desa Kuripan lalu dilanjut meninjau produk UKM Desmigratif berupa makanan hasil produksi para TKI purna. Selain menghasilkan produk olahan makanan, para TKI purna juga memiliki usaha pembuatan pakaian batik.(p/ab)